PusaranNews.id, Lampung Barat – Dalam rangka menanggulangi kemiskinan ekstrem berbasis desa dan pemanfaatan Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Pemkab Lambar melaksanakan Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Aula Kagungan, Selasa 23-Agustus-2022.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, M.Si, M.Kn, Ph.D Bupati Lambar H. Parosil mabsus, Wakil bupati Drs. Mad hasnurin, Sekretaris Daerah Nukman, MM, staf ahli, Asisten, Ketua TP-PKK Partinia Parosil Mabsus, Ketua DWP Zelda Nukman, Bidan Pekon Lokasi stunting, Peratin Lokus penanganan kemiskinan ekstrim.
Parosil mengatakan, penanganan kemiskinan memiliki indikator yang jelas, sejauh ini 2019 Lambar keluar dari kabupaten tertinggal tetapi karena dampak pandemi covid-19 memiliki peningkatan angka kemiskinan tetapi hal ini bukan hanya Lambar yang mengalami tetapi di semua daerah.
“Sebagian besar peratin telah melakukan hal tersebut dan sudah berkoordinasi dengan bidan desa dan perawat pekon, mungkin hanya Lambar yang memiliki perawat pekon karena tujuannya untuk mengontrol kesehatan yang ada di pekon tersebut sehingga jika di tanya data kesehatan masyarakat desa perangkat pekon atau peratin dapat mengetahuinya,” kata dia.
Lanjutnya, dilakukan upaya pemberian sembako kepada masyarakat desa, deklarasi atau launching pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri.
Pihaknya, berharap kepada seluruh lapisan masyarakat, perangkat pekon dan anggota medis serta seluruh perangkat daerah dapat mendukung kegiatan penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting di Kabupaten Lampung Barat karena dibutuhkan komitmen yang kuat agar target yang diharapkan dapat tercapai. Sehingga perlu dilaksanakan dengan mengedepankan ketepatan lokus dan langkah penanganan yang dilaksanakan secara sistematik, terpadu dan menyeluruh, dengan melibatkan secara terpadu seluruh lintas sektor,”Ringkasnya
PM Juga Menyampaikan Melalui TKPK Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan pekon-pekon yang menjadi lokus penanganan kemiskinan ekstrem tahun 2022, yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) pekon di 5 (lima) kecamatan.
Penetapan lokus prioritas ini dengan berpedoman pada kriteria kemiskinan ekstrem yang berfokus pada penduduk di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2020 khususnya pada wilayah dengan jumlah penduduk dengan kriteria Desil 1 tertinggi dan diprioritaskan pada pekon yang sekaligus menjadi lokus penanganan stunting tahun 2022.
“Selain 25 pekon tersebut kami juga mengundang 5 pekon lainnya dari Kecamatan Balik Bukit.
Terkait upaya penanganan stunting, di tahun 2022 ini telah ditetapkan 12 pekon lokus prioritas penanganan stunting, adapun untuk pelaksanaan di tahun 2023 kami telah menetapkan 15 pekon,” kata dia.
Sementara iti Wakil Guburnur Chusnunia Chalim memberikan arahan, bahwa setiap kegiatan harus dilaksanakan secara gotong royong atau di lakukan secara bersama sama agar dapat menurunkan angka kemiskinan dan stunting, targetnya angka kemiskinan yang menurun.
“Kami berharap angka kemiskinan bisa lebik baik dan turun dari sebelumnya, hingga kita semakin maju,” kata dia. (Samson)
