PusaranNews.id, Lampung Barat – Pelaksanaan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat Nasional tahun 2023 telah memasuki tahap penilaian akhir yakni tahap III verifikasi.
Seperti di ketahui, Kabupaten Lampung Barat merupakan satu dari 10 Kabupaten di Indonesia yang berhasil masuk dalam penilaian tahap III PPD tahun 2023.
Tahap III verifikasi di Kabupaten Lampung Barat dilaksanakan selama dua hari, diantaranya kunjungan lapangan berlangsung di Sekolah Kopi (03/04) dan Focus Group Discussion (FGD) di Aula Kagungan Setdakab, Selasa 4 April 2023.
Penjabat Bupati Lampung Barat Drs. Nukman M.M mengatakan PPD yang sebelumnya dikenal dengan nama Anugerah Pangripta Nusantara (APN), merupakan apresiasi yang diberikan Pemerintah pusat kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota yang telah berhasil
dengan baik dalam perencanaan, pencapaian
pelaksanaan, dan inovasi pembangunan setiap tahun.
“Seperti kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Lampung Barat masuk ke dalam penilaian tahap III yaitu verifikasi dan kunjungan lapangan,” Ucapnya.
Hal tersebut tercantum dalam surat dari Plt. Deputi bidang pemantauan, evaluasi dan
pengendalian pembangunan kementerian Ppn/Bappenas dengan Nomor 06490/ME.02.05/d.9/t/03/2023 tentang penyampaian hasil penilaian tahap II tingkat Kabupaten dan Kota PPD tahun 2023.
Dirinya menyampaikan apresiasi kepada jajarannya, sebab, hal tersebut merupakan hasil kerja bersama.
“Capaian ini merupakan hasil keterlibat dari stakeholder dan
seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Lampung Barat, Yang dimulai dari proses perencanaan dari tingkat Pekon kolaborasi dengan Pemerintah Daerah,” kata dia.
Nukman menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi dan pusat, karena capaian tersebut tidak lepas dari dukungan serta peran Pemerintah Provinsi dan pusat yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan di Kabupaten ini.
“Saya berharap melalui FGD, akan muncul masukan yang bersifat membangun melalui
saran maupun kritik dari tim penilai. Sehingga Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat meningkatkan kinerja
pembangunan daerah serta menambahkan penyempurnaan pada pelaksanaan kegiatan maupun kebijakan yang dirasa masih kurang optimal,” ucapnya. (*)
