PusaranNews.id, Lampung Barat – Pemkab Lambar gelar, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait penguatan, pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui zoom meeting di ruang rapat pesagi, Kamis 08 September 2022.
Rakor tersebut diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dipusatkan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan dan dihadiri langsung Wakil Ketua KPK Alexander Marwata
Selanjutnya, juga hadir Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan selaku Kordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Direktur Jendral Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni serta Inspektur Jendral Kemendagri Tomsi Tohir.
Rakor itu melibatkan tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang diwakili oleh setiap Menteri dan Kepala Lembaga 5 kementerian, Kantor Staf Presiden (KSP), KPK, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta Kemendagri.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, sepatutnya memegang peranan penting dalam pembangunan daerah. Sebab, menurutnya hal itu menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) disamping pajak dan retribusi.
“Namun realitanya BUMD kerap disalah gunakan oleh segelintir pihak, demi melangggengkan kekuasaan dan kepentingan pribadi. Sehingga Alexander “menekankan perlu adanya perbaikan tata kelola untuk memaksimalkan peran BUMD dan mencegah terjadinya penyalahgunaan fungsinya,” kata dia.
Menurutnya Alexsander, salah satu aksi pencegahan korupsi yang didorong oleh Stranas PK adalah penguatan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), termasuk mendorong penguatan Satuan Pengawas Internal (SPI) di BUMD.
“Perlu komitmen dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait, baik di tingkat pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah, Sehingga Stranas PK mengadakan Bincang Stranas PK bertajuk Pencegahan Korupsi di Lingkungan BUMD dengan Penguatan Fungsi dan Pengawasan,” kata dia. (Samson).
