Bupati Pesisir Barat Lampung, Ikuti Zoom Meeting Rakor Kementrian

PusaranNews.id, Pesisir Barat – Jajaran Pemkab Pesisir Barat Lampung, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah serta Peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2023 secara virtual melalui aplikasi zoom meeting bertempat di Ruang Media Center, Gedung A Lantai 1, Komplek Perkantoran Pemerintah setempat, Selasa 21/03/2023.

Kadis Kominfotiksan Kabupaten Pesisir Barat, Suryadi, S.IP., M.M. mendampingi Bupati Pesisir Barat, Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. mengatakan, Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia dalam menciptakan perbaikan birokrasi dengan menjamin bahwa program tersebut memiliki manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekedar menjamin program tersebut telah terlaksana.

Hadir pada kegiatan tersebut mendampingi Bupati Pesisir Barat, Wakil Bupati Pesisir Barat, A. Zulqoini Syarif, S.H; Ketua DPRD Pesisir Barat, Agus Cik; dan para perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam sambutannya, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Republik Indonesia, Didik Wijanarko, menyampaikan bahwa upaya pemberantasan korupsi daerah diharapkan dapat dilakukan minimal pada 8 area, yaitu perencanaan dan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan barang milik daerah dan tata kelola desa.

“Capaian perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ada 8 area intervensi tersebut akan menghasilkan indeks pencegahan korupsi daerah yang dapat dimonitor secara real time melalui MCP,” ujar Didik Widjanarko.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro, berpesan kepada Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) agar menyusun anggaran kas secara memadai atas dasar data yang handal. Melakukan intensifikasi dan eksentifikasi yang bersumber pendapatannya memperhatikan aspek legalitas dan kepentingan umum serta kemampuan masyarakat.

“Kedepan melaksanakan kegiatan barang dan jasa di awal tahun atau tender/pradiva atau yang disebut lelang dini. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2022, minimal 40% pengadaan barang dan jasa harus untuk pembelian produk dalam negeri,” kata dia. (tsn)

Get in Touch

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Related Articles

Promosikan Situs Judi Online, Dua Orang Selegram Kota Metro Ditangkap Polisi

 PusaranNews.id, Lampung - Promosikan situs judi online di Sosial Media (Sosmed) Instagaram, dua orang selegram Kota Metro Lampung, ditangkap Polisi.Kedua tersangka PM dan BA merupakan...

Kurban Berkah BAZNAS (KBB) Lampung Barat Distribusikan 510 Paket Daging Kurban

 PusaranNews.id, Lampung Barat - Hari Raya Idul Adha tahun ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) menyelenggarakan Program Kurban Berkah BAZNAS...

Lomba Dai-Daiah Tingkat Nasional Siswi MAN 1 Lampung Barat Raih Jura I

 PusaranNews.id, Lampung Barat - Satu lagi prestasi Nasional di raih oleh Pelajar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lampung Barat (Lambar) yaitu Siswi kelas X.4...

Get in Touch

0FansSuka
3,912PengikutMengikuti
21,800PelangganBerlangganan

Latest Posts